Tenaga Honorer se-Indonesia Bakal Dipensiunkan, Hanya Pegawai Berdasarkan UU yang Dipertahankan

Posted on

Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Loading...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

“Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu,” kata Arif dalam sidang tersebut.

Ia mengungkapkan kondisi lain dimana para pegawai tersebut dibayar dari anggaran yang kategorinya masuk ke dalam barang dan jasa, bukan kategori SDM.

“Ini kan tidak compatible dengan UU yang berlaku,” tuturnya lagi.

Banyak Pegawai Berstatus non ASN

Di dalam rapat tersebut, pihak KemenpanRB juga mengungkapkan masih banyaknya pegawai yang berstatus non ASN.

“Untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluhan yg non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini,” ungkap pihak KemenpanRB.

Menurut KemenpanRB, skema tersebut ditujukan khususnya bagi yang bekerja di lembaga non struktural.

“Kami akan segera menyusun skema ini agar mereka diangkat menjadi pegawai ASN supaya gaji dan status mereka bisa terjamin,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi Demokrat M. Muraz menyoroti tes CPNS yang memiliki dua sisi.

“Tes CPNS memang menggembirakan di satu sisi, tetapi di sisi lain menyebabkan kecemburuan di pihak honorer termasuk K-2, dan yang di pedalaman, harus ada jalan keluar untuk mereka,” ungkap Muraz.

Ia menyarankan pengangkatan pihak honorer menjadi PNS.

“Minimal honor mereka jelas, ini adalah alternatif jika memberatkan APBN,” ungkapnya lagi.

Hambatan

Menurut anggota Fraksi PDI-P, Endro, Pemerintah Daerah tidak masalah untuk menggaji P3K dari APBD. Namun, Pemda bingung untuk menetapkan besaran APBD untuk gaji P3K.

“Payung hukum ini perlu secepatnya supaya mereka tidak honorer lagi,” kata Endro.

Sementara, anggota Fraksi PAN, Mitra F, mengungkapkan bahwa sinkronisasi kebutuhan daerah dengan kuota tenaga PNS yang ditentukan menjadi kendala.

“Ini kendala daerah karena kekurangan tenaga PNS sehingga yang bekerja jadinya tenaga honorer. Saya sepakat penting untuk memperhatikan pegawai K-2, upgrade status honorer menjadi PNS,” katanya lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan rapat tersebut, Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK.

Keputusan ini didasarkan pada aturan dalam pasal 6 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

“Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya,” jelas kesimpulan rapat.

Sumber: tribunnews.com

7 thoughts on “Tenaga Honorer se-Indonesia Bakal Dipensiunkan, Hanya Pegawai Berdasarkan UU yang Dipertahankan

  1. Seharusnya pegawai disejahterkan jika mau di ajukan ke PPPK untuk segera dilakukan bukan tiba tiba dipensiunkan itu malah tidak adil dan tidak mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia tolong kepada wakil rakyat jangan melihat dari sudut pandang aturan saja melainkan lihatlah dari sudut pandang para pegawai honorer jadi kita tau bagaimana kondisi yang sebenarnya terima kasih

  2. Mengambil keputusan itu harusnya dipikir dulu bagaimana nanti akhirnya…..kalau bisa yang bisa menguntungkan semua pihak…
    Jangan memberatkan sebelah

  3. Di angkat saja menjadi PNS,, honorer K2 yg sudah lama mengabdi,, sesuai dgn payung hukumnya yaitu wajib DI REVISI UU ASN NO 5 TAHUN 2014 tentang batasan umur/usia 35 tahun.

  4. Lah….apa kabar adik2 yang baru selesai wisuda,mahu dikemakan S.Pd pak,kuliah 4 tahun nganggur nya seumur hidup,apa gak ada solusi lain ?
    Banyak loh yg bergantung pada honor,bahkan kualitas mereka jauh lebih baik dri pda yg yg sudah PNS,makin banyak pengngguran lah jadinya
    #keluhkesah honor

  5. Jgn cuma PNS saja yg diperhatikan..pegawai honorer yg banyak bekerja..jd sejahterakan pegawai honorer yg sudah bekerja di atas 5 th dan seterusnya bkn menambah PNS baru..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *